Jember, SorotNews.id Langkah cepat dan tepat bupati Jember, H. Hendy Siswanto , untuk mengumpulkan pengusaha tambak guna mengetahui legalitasnya perlu diapresiasi dan didukung.
Langkah ini untuk mengurai polemik persoalan tambak yang ada di wilayah pantai. Dimana, sering persoalan tambak ini menjadi pemantik gesekan kepentingan antara pengusaha tambak dan konco konconta dengan warga setempat.
Program penertiban pengusaha tambak wilayah pantai selatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap pengusaha tambak udang di wilayah Kepanjen Kecamatan Gumukmas.
Untuk itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengumpulkan pengusaha tambak dan para aktivis di Pendopo Wahyawibawagraha untuk melihat dan memeriksa legalitas perizinannya, apakah sudah lengkap atau tidak.
“Karena laporan yang kami terima, sejauh ini pengusaha tambak udang belum menunjukan kontribusi apapun untuk pemerintah,” ujar Bupati Jember Hendy di dampingi Wabup Gus Firjaun, Rabu (15/9/2021).
Menurutnya, selama ini masih banyak nelayan di Puger yang miskin, tentunya hal itu menjadi indikasi bahwa para pengusaha tambak terkesan tidak mampu memberikan kemakmuran terhadap masyarakat sekitar.
“Makanya kami mau melihat izin tambaknya, karena banyak syarat yang harus dipenuhi dan apakah sudah ada ijin lingkungannya, karena selama kami menjabat belum terlihat kontribusi nyata para pengusaha tambak ini untuk masyarakat,” terangnya.
Selain itu lanjut Hendy, mengingat Pemerintah Kabupaten akan mengambil alih Hak Penggunaan Lahan (HPL) di sepanjang pantai selatan guna pengembangan pariwisata daerah, dikhawatirkan rencana tersebut ada yang merasa dirugikan.
“Kita tidak mau mengusir pengusaha tambak tetapi kita akan berkolaborasi, asalkan memiliki izin dan punya legalitas hukum yang sah, itu tujuan kami,” katany
Selain itu, Hendy mengatakan dalam waktu dekat pihak Pemkab Jember berencana meninjau langsung lokasi tambak udang di daerah Kepanjen Gumukmas, untuk memeriksa dokumen perizinannya.
“Tolong ketika kami ke sana, siapkan juga tim ahlinya dari Tambak dan kita juga ada tim ahlinya, surat-suratnya akan kita lihat, juga kualitas udangnya, atau izinnya gimana, posturitnya seperti apa,” ungkapnya.
Jika diketahui tidak memiliki izin, tegas Hendy, hal itu akan ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang dari Pemkab Jember dan dilakukan pembahasan.
Menanggapi hal itu, Helmi selaku penanggung Jawab PT. Anugrah Tanjung Gumukmas mendukung program tersebut, agar wilayah pantai selatan bisa lebih tertib. “Kami sudah siap untuk diperiksa, karena perizinan sudah lengkap,” tanggapnya
Hal senada disampaikan Muhammad Zainuddin perwakilan Nelayan di Desa Kepanjen, dengan mendukung penuh langkah pemkab Jember, sebab selama ini diketahui banyak tambak rakyat yang tidak berizin.
“Jadi dengan begitu wilayah pesisir pantai akan tertib, dan yang terpenting jangan sampai ada tambak yang melebihi sempadan pantai,” Tandasnya.( Dick)
