![]() |
| Situasi Dengar Pendapat di Ruang Bamus, di gedung DPRD |
Nurcholis : "Kami Butuh Kebijakan Lokal"
Jember, SorotNews.id Puluhan Penambang menggelar dengar pendapat dengan anggota DPRD Jember,di Gedung Bamus , Rabu , 25/3/21 lalu. Mereka diundang DPRD untuk memberi masukan terkait penambangan dan pernak perniknya di lapangan. Selama ini diketahui penambang dan karyawannya susah tidur nyenyak. Mereka selalu jadi incaran aparat hukum , sementara disisi lain, mereka harus berjuang keras menuhi kebutuhan bahan material untuk pembangunan di Jember.
Kabarnya, selama ini Jember tidak mengeluarkan ijin tambang, namun kenyataannya berapa puluh bahkan berapa ratus Gumuk sudah habis ditambang .Persoalan ini yang membuat celah bagi oknum oknum nakal untuk bermain, tak sedikit penambang jadi sasaran empuk oknum aparat dengan dalih penambang tak punya ijin, dan merusak lingkungan.
Problem ini sudah lama terjadi, dan akan terus membumi jika pemerintah tidak hadir memberi solusi. Penambangan akan terus terjadi, dan pelakunya itu itu saja, yang menikmati juga oknum - oknum nakal dari instansi terkait, mulai kelas teri yang dibungkus dengan pemantauan, hingga penangkapan dan pengambilan mesin untuk disita .
H. Nurcholis, perwakilan penambang dihadapan para anggota dewan dari semua komisi menyampaikan , penambang sangat mudah diajak rembug atau musyawarah dalam upaya percepatan pembangunan. Seperti dikatakan, Persoalan tambang begitu rumitnya, apa lagi ijin tambang kini ditarik ke provinsi dan kementrian Energi dan Sumberdaya Manusia, jadi jika bicara aturan , tidak ada penambang yang legal di Jember .
Sementara, pemerintah ditahun ini juga sudah berjanji akan membangun infrastruktur jalan sepanjang 800 km- 900 km , jika pengusaha pemenang tender tidak bisa ambil bahan baku lokal kemudian harus ambil ke kota Lain, akan membuat biaya tinggi , untuk itu pemerintah Kabupaten Jember harus hadir untuk memberikan solusi
Selanjutnya, H. Nurcholis mengatakan, kalau penambang siap diminta untuk memberikan kontribusi peningkatan PAD asal pemerintah kabupaten sanggup memberikan jaminan rasa aman dari jeratan hukum aparat penegak hukum. Pemerintah Kabupaten bisa melakukan pembicaraan masalah ini bersama intansi terkait, kemudian membuat kebijakan Lokal yang menjamin rasa aman bagi puluhan Penambang,namun jika tidak, jangan harap sinergi, kolaborasi dan akselerasi yang diinginkan Bupati bisa terlaksana " Kami siap saja untuk diminta kontribusi peningkatan PAD, dengan catatan,pemerintah menjamin rasa aman dan nyaman bagi penambang dan pekerjanya, namun jika tidak apa yang diinginkan Bupati Jember seperti sinergi, kolaborasi dan akselerasi tidak akan bisa terwujud , itu akan jadi pepesan kosong " ujarnya.( Kid)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar